Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikukuh menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Akan tetapi langkahnya sedikit terganjal lantaran berkas APBD dikembalikan oleh Kemendagri karena ketidaksesuaian format.
Buntut dari pengembalian itu, DPRD DKI melempar 'bola panas' karena aksinya selalu disebut-sebut mengubah angka hingga muncul dana siluman sebesar Rp 8,8 triliun. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga inginnya 'perang argumen' antara eksekutif dan legislatif tidak terus terjadi apalagi berbuntut panjang.
"Masalahnya sekarang kalau kita ribut sama DPRD, nggak akan selesai ini. Nggak bisa (bikin tanggul), lewat lagi multi years. Saya lagi cari cara gimana caranya setengah-setengah preman kasih tugas ke pengembang gimana caranya. Cara terakhir, reklamasi. Kalau nggak, nggak ketemu nih," ujar Ahok.
Hal itu disampaikannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015). Ahok menuturkan, jika terus ribut seperti maka bukan tidak mungkin proyek yang telah disusun Pemprov DKI Jakarta terkait penanggulangan banjir kembali molor.
"Makanya saya nggak mau mundur lagi e-budgeting. Tahun lalu saya sudah mau ngalah, sekarang nggak ada mundur. Saya cuma tinggal 2017. Lebih baik nggak ada anggaran," tambahnya.
Dia pun berusaha mencari celah agar para pihak pengembang mau bersama-sama membantu bangun tanggul. Lantas kapan masalah dengan DPRD kelar Pak Ahok?
"Saya bilang 1.000 musuh ditambah 1.000 musuh lagi sama! Bagi saya sama saja. Kalau saya sudah nanggung. Saya juga sudah kesal dengan cara main seperti itu," tegas Ahok.
"Makanya saya lagi mikir untuk menyiapkan barat, timur butuh dana Rp 18 triliun, gimana caranya bisa dapat segitu kalau berantem terus sama DPRD. Makanya saya lagi cari celah bisa nggak tekan pengembang," pungkasnya.
